SMKN 1 Balongan Tingkatkan Mutu Pendidikan Siswa

INDRAMAYU, (SC).- Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Balongan, tetap kosisten menjadi salah satu sekolah yang berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Indramayu. Dengan mutu yang semakin membaik, bagi SMKN 1 Balongan adalah sebagai tujuan akhir, sehingga para lulusan SMKN 1 balongan bisa menjadi sosok yang baik, handal dan professional di segala bidang.

Menurut Kepala Sekolah SMKN 1 Balongan, Drs.HR.Andi Susanto M.Pd, meningkatkan mutu pendidikan merupakan tujuan dari pendidikan di sekolah ini. Tujuannya agar sekolah semakin maju dan sumber daya manusianya semakin handal dan teruji. Itulah harapan dimana SMKN 1 Balongan terus membuat berbagai terobosan baik melalui program kegiatan maupun melalui pelatihan, pendidikan dan penanaman skill (keterampilan). “Memang inilah tujuan akhir kami yakni mencetak siswa siswi yang siap bersaing baik dari segi akademik, intelektual, maupun kemampuan lainnya,” ucapnya.

Sementara itu, menyangkut pelaksanaan Ujian Nasional tahun ini, menurut Andi Susanto, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan agar siswa bisa lulus 100%.  Sedang peserta yang mengikuti Ujian Nasional berjumlahkan 296 siswa yakni dari kelas XII dan yang akan diujikan nanti terdapat 4 kompetensi keahlian seperti listrik, teknik kendaraan ringan, multi media dan teknik komputer jaringan. “Target nilai yang harus diraih para peserta UN agar bisa lulus jika berdasarkan POS UN (Pedoman Operasional Ujian Nasional-red), angka rata-rata harus 5,5 dengan catatan tidak ada salah satu nilai pelajaran yang nilainya dibawah 4,00,” pungkasnya. (M.Karmani S./SC**)

Read More

APPSI dan Forum FKL Minta Satpol PP Bongkar Ritel Tak Berijin

Kota Cirebon, (SC).- Sejumlah Pengurus Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) dan Forum Pedagang Kaki Lima (Forum PKL) mulai gerah dengan sikap pemerintah yang meloloskan usaha ritel ini. Sikap tegas itu disampaikan Agus Mulyadi dari Forum PKL Kota Cirebon dan Ariana dari Dewan Pembina APPSI, Rabu (18/04) di Kantor DPUPESDM Kota Cirebon.

Menurut Agus Mulyadi, Pemerintah sudah menabrak Permen PU No.43 Pasal 2 tahun 1999, juga peratuan lainnya terkait mengijinkan usaha ritel yang diketahui tak mengantongi berbagai persyaratan pendirian usaha ini. Selain itu, jarak antara Ritel dan Pasar Tradisional pun seharusnya 500 sampai 1000 meter. Apalagi Peraturan Gubernur juga sudah sangat jelas termasuk Peraturan Walikota (Perwali), jadi tidak ada lagi toleransi yang harus diberikan ke usaha ritel yang bermasalah.

“Kami sudah melakukan investigasi dan diketahui terdapat 12 ritel yang benar-benar tak memiliki kelengkapan ijin usaha dan 2 ritel laginya tengah diselidiki lebih dalam lagi. Untuk yang 12 ritel ini sudah kami sampaikan ke pihak Komisi B DPRD juga instansi Indag, namun hingga kini Satpol PP selaku penegak Peraturan Daerah nyatanya masih diam dan enggan membongkar ritel yang jelas-jelas melanggar tersebut,” ujarnya kepada Suara Cirebon.

Demikian juga diungkapkan Ariana, Dewan Pembina APPSI, bahwa ritel bermasalah sudah seharusnya ditutup selain dapat mengganggu kehidupan prekonomian pedagang kecil disekitar usaha ritel juga pedagang tradisional (Pasar). Pemerintah jangan hanya mencari PAD dengan menyampingkan asas pemerataan ekonomi kerakyatan, sebab banyak pedagang kelontong maupun pedagang kecil yang bangkrut setelah usaha ritel itu berdiri (beroperasi-red) didekat lokasi pedagang tersebut.

“Dari sini kami akan langsung ke kantor Perindustrian dan Perdagangan (Indag), setelah itu ke Komisi B DPRD Kota Cirebon. Tujuan kedatangan kami yang kesekian kalinya ini hanya untuk meminta penjelasan dan sikap pemerintah atas apa yang telah kami temukan dilapangan terkait soal ijin usaha ritel yang bermasalah. Jika pemerintah tetap diam, kami kedepan akan melakukan “class action” sebagai bentuk keprihatinan kami atas kondisi ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala DPUPESDM Kota Cirebon, DR H Wahyo MPd, sejak awal pihaknya sudah melarang bidang tertentu yang menangani soal perijinan untuk tidak gampang mengeluarkan ijin jika persayaratan lain belum lengkap. “dari awal pihak DPUPESDM sudah melaksanakan aturan dan mekanisme yang ada, jadi soal ini bukan di pihak DPUPESDM melain di instansi lain yang langsung berwenang dalam soal perijinan ritel, bahkan beberapa ritel sudah ditegur pihak PU dan ada juga yang sudah di police line sebagai bentuk ketegasan dalam melaksanakan aturan yang ada dan kita sudah berkomitmen untuk menggalakan tak ada lagi izin yang melanggar ditahun 2012 ini” tegasnya. (CD/SC)

Read More

SDN Kalianyar 3 dapat Pogram Rehab Tahun 2012

INDRAMAYU, (SC).- Tahun ini SD Negeri Kalianyar 3, Kec. Krangkeng, Kabupaten Indramayu, mendapatkan program rehabiliatsi dari anggaran APBNP tahun 2012.  Rehab tersebut menurut Kepala Sekolah Kalianyar 3, Mukyidin, S.PdI. sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap keberlangsungan pendidikan di SD negeri setempat.

“Kami mendapatkana rehab 4 ruangan. Ini adalah proyek swakelola dan sudah berjalan sekitar 32%, siswa pun masih belajar seperti biasa tanpa hambatan apapaun, yang pasti semuanya berjalan lancar,” ucap Kepala Sekolah kepada Suara Cirebon.

Dijelaskan bahwa pelaksanaan rehab ini, jangka waktu kegiatannya dimulai sejak (9/3) hingga (21/6). Selain itu pihaknya berharap, hasil rehab nanti bisa dipergunakan sebagai ruang KBM yang tentunya harus dijaga baik kebersihannya maupun kelestariannya, agar tidak kotor dan cepat rusak. Jika ini dilaksanakan tentu  semua gedung sekolah akan terpelihara dengan baik. Sementara soal rehab karena memang usia gedung tersebut sudah tua dan banyak kayu yang rapuh, sehingga harus segera direhab agar tidak membahayakan.

Mukhyidin berharap, selain soal rehab gedung, pihaknya pun berharap agar kedepan soal Penerimaan Siswa Baru (PSB) bisa dibagikan sama rata ke semua sekolah. Tidak ada lagi ploting siswa, karena semua sekolah sama yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. “Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tanggung jawab kita bersama, baik pendidik, masyarakat maupun orang tua. Ya, Alhamdulillah gedungnya sedang direhab mudah-mudahan siswa semakin nyaman dalam belajar,” jelas Kepala Sekolah SD Negeri Kalianyar 3, yang sebelumnya Kepsek Dukuh Jati 1. (M.Karmani S/SC**)

Read More

Mini Market Tak Berizin Harus Segera Dibongkar

§ 12 Mini Market Ditemukan Tak Mengantongi Izin, Pemkot Diminta Bersikap Tegas

CIREBON, (SC).- Sejumlah Pengurus Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) dan Forum Pedagang Kaki Lima (Forum PKL) mulai gerah dengan sikap pemerintah yang meloloskan usaha ritel ini. Sikap tegas itu disampaikan Forum PKL Kota Cirebon, Agus Mulyadi, dan Ariana dari Dewan Pembina APPSI, Rabu (18/04) di Kantor DPUPESDM Kota Cirebon.

Menurut Agus Mulyadi, Pemerintah sudah menabrak Permen PU No.43 Pasal 2 tahun 1999, juga peraturan lainnya terkait mengijinkan usaha ritel yang diketahui tak mengantongi izin. Selain itu, jarak antara Ritel dan Pasar Tradisional pun tak memenuhi persayaratan yakni antara 500 sampai 1000 meter. Kenyataan dilapangan banyak Mini Market yang tak mengindahkan Peraturan Gubernur maupun Peraturan Walikota (Perwali), bahkan cenderung menabraknya.

“Kami sudah melakukan investigasi dan diketahui terdapat 12 ritel yang benar-benar tak memiliki kelengkapan ijin usaha dan 2 ritel laginya tengah diselidiki lebih dalam lagi. Untuk yang 12 ritel ini sudah kami sampaikan ke pihak Komisi B DPRD juga instansi Indag, namun hingga kini Satpol PP selaku penegak Peraturan Daerah nyatanya masih diam dan enggan membongkar ritel yang jelas-jelas melanggar aturan ini,” ungkapnya.

Demikian juga diungkapkan Ariana, Dewan Pembina APPSI, bahwa ritel bermasalah sudah seharusnya ditutup selain dapat mengganggu kehidupan prekonomian pedagang kecil disekitar usaha ritel juga pedagang tradisional (Pasar). Pemerintah jangan hanya mencari PAD dengan menyampingkan asas pemerataan ekonomi kerakyatan, sebab banyak pedagang kelontong maupun pedagang kecil yang bangkrut setelah usaha ritel itu berdiri (beroperasi-red), didekat lokasi pedagang tersebut.

“Dari sini kami akan langsung ke kantor Perindustrian dan Perdagangan (Indag), setelah itu ke Komisi B DPRD Kota Cirebon. Tujuan kedatangan kami yang kesekian kalinya ini hanya untuk meminta penjelasan dan sikap pemerintah atas apa yang telah kami temukan dilapangan terkait soal ijin usaha ritel yang bermasalah. Jika pemerintah tetap diam, kami kedepan akan melakukan “class action” sebagai bentuk keprihatinan kami atas kondisi ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala DPUPESDM Kota Cirebon, DR H Wahyo MPd, sejak awal pihaknya sudah melarang bidang tertentu yang menangani soal perijinan untuk tidak gampang mengeluarkan ijin jika persayaratan lain belum lengkap. “dari awal pihak DPUPESDM sudah melaksanakan aturan dan mekanisme yang ada, jadi soal ini bukan di pihak DPUPESDM melain di instansi lain yang langsung berwenang dalam soal perijinan ritel. Pihak PU sudah menegur jika hingga tiga kali teguran tersebut tak diindahkan terpaksa di police line, kami hanya berkomitmen agar di tahun 2012 ini tak ada lagi yang melanggar perijinan,” tegasnya. (CD/SC)

Read More

424 Desa Ikuti Lomba Desa Tingkat Kabupaten Cirebon

Kab. Cirebon, (SC).- Lomba desa yang penilaiannya pada (16/4) di balai Desa Karangsari, diikuti oleh 424 desa se-Kabupaten Cirebon. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong kemajuan desa di segala bidang. Sebab kemajuan desa bisa memberikan konstribusi bagi kehidupan ekonomi warga, pendidikan juga kemajuan pembangunan. Sedang penilainnya sangat ditentukan oleh delapan bidang yakni pendidikan, kesehatan, pemerintahan, pembangunan, ekonomi, PKK, BPD dan pertanian.

Kepala Desa Karangsari, Yusup mengatakan, lomba desa ini akan diikuti oleh 424 desa dari 42 kecamatan dan Desa Karangsari ditunjuk untuk mewakili Kecamatan Weru. Lomba desa ini, lanjutnya, akan mewujudkan desa yang aman, cerdas dan berkualitas, sesuai dengan program pemerintah di delapan bidang yang dinilai.

Dijelaskan, terpillihnya Desa Karangsari mewaki1i Kecamatan Weru bukan semata-mata hasil  tunjuk Camat,  tetapi hasi1penilaian dari muspida Kecamatan Weru. Dan penilaian lomba desa ini dihadiri oleh Camat, Koramil, Kapolsek dan pejabat yang lain, juga ditunjukannya produk kerajinan dari Desa Karangsari, sebagai sa1ah satunya adalah bahan tenun yang sejak lama berdiri.

“Dalam menjalankan tugas roda keperintahan desa, tergantung pada peran serta Kepala Desa. Selain itu juga kerja sama dengan para aparatur desa, sehingga bisa mewujudkan pembangunan desa yang berkuaitas dalam segala bidang. Sedang kemajuan di Desa Karangsari semua berkat kerja sama para toko masyarakat aparat desa yang sifatnya gotong-royong,” jelasnya. (Kodim/SC**)

Read More

Pelaksanaan UN di SMPN 1 Sukagumiwang Lancar

INDRAMAYU, (SC).- Pendidikan di Kabupaten Indramayu memang tergolong sukses, selain berkat peran Bupati era Yance yang konsen memberikan perhatian lebih, juga karena peran masyarakat Indramayu yang mulai sadar bahwa pendidikan itu penting bagi kemajuan masa depan bangsa. Seperti halnya pelaksanaan Ujian Nasional, bagi sekolah di Kabupaten ini tak banyak menemukan hambatan, contohnya di SMP Negeri I Sukagumiwang, kegiatan UN berjalan lancar.

Kepala Sekolah SMP N I Sukagumiwang, Kec.Sukagumiwang, kab.Indramayu Drs. Samsudin, M.Si, Kamis (19/04) menyebutkan, persiapan sudah dilakukan sejak 6 bulan lalu. Mereka para siswa terlebih dahulu diberikan banyak latihan termasuk try out. “Alhamdulillah semuanya sudah dilaksanakan dengan baik, mulai dari tenaga guru dan pengawas, termasuki berita acara dan daftar hadir. Semua berjalan lancar,” ucapnya kepada Suara Cirebon.

Dijelaskan sebelum memasuki hari Ujian nasional, di SMP Negeri I Sukagumiwang terlebih dahulu melaksanakan kegiatan istighosah. Tujuannya untuk mempersiapkan mental dan spiritual,  serta kesiapan lainnya. Dalam istighosan ini banyak peserta Ujian Nasional meneteskan air mata ketika seorang Kiyai memberikan tausiyahnya, mungkin para siswa merasa bahwa di UN tahun ini mereka harus menargetkan kelulusan yang gemilang sebagaimana keinginan keluarga dan orang tuanya.  

Menurut Kepala Sekolah, hasil try out pertama lulus 33%, kedua bisa 56% sedang try out ketiga bisa 60%. “Trennya bagus, sehingga pada try out yang ke empat dilaksanakan dengan cara menjalin kerja sama dengan pihak FKKS. Dan pada try out yang ke empat ini mereka benar-benar dilatih layaknya tengah menghadapi Ujian nasional, mulai dari tempat duduknya, guru pengawasnya, soalnya semuanya mirip seperti tengah melaksanakan UN dan ini bisa membantu siswa nanti pada saat Ujian Nasional yang sebenarnya,” ucapnya

Bagi Drs.Samsudin,M.Si, kelulusan pada Ujian Nasional tahun 2012 diharapkan siswa bisa hadir semua dan tidak tidak ada halangan apapun, termasuk mampu menyelsaikan UN dengan baik dan benar sehingga bisa lulus 100%. “Alhamdulillah semua siswa bisa mengikuti UN dan kita tinggal menunggu hasilnya,” terang Kepsek yang murah senyum ini, sambil menjelaskan jika di SMPN 1 Sukagumiwang juga siswanya banyak meraih prestasi dari berbagai ajang perlombaan, seperti juara 1 voly putra se Wilayah III Cirebon dalam rangka Walikota Cup Tahun 2012. (M.Karmani S/SC**)

Read More

Budidaya Burung Puyuh Menjadi Bisnis yang Menjanjikan

INDRAMAYU, (SC).- Bisnis burung puyuh rupanya mulai dilirik masyarakat menjadi bisnis alternaltif yang menjanjikan. Selain memiliki prospek yang baik, bisnis jenis burung ini masih jarang dilakukan oleh para pembisnis burung lainnya.  Seperti Sunita (35), melalui budidaya burung puyuh ini kini hasil binisnya cukup lumayan. Apalagi kata Sunita, kini banyak warga yang gemar mengkonsumsi telur puyuh karena memang memiliki kandungan gizi dan proteinnya yang tinggi dibandingkan telur ayam biasa, “terus terang ini bisa menjhadi bisnis yang menjanjikan, apalagi khususnya diwilayah Indramayu dan Jawa Barat pada umumnya, masih kekurangan stock telur puyuh, dan sejauh ini telor puyuh masih didistribusi dari dari wilayah Blitar, Jawa Timur,” papar Sunita kepada SC, Rabu (18/4).

Menurut Sunita, bisnisnya itu mulai dirintis sejak delapan bulan yang lalu. Ia memilih budidaya burung puyuh ini karena memang bisa menjadi bisnis yang berprospek baik. Apalagi banyak konsumen yang meminati telur puyuh ini terlebih di Jawa Barat masih membutuhkan banyak stock telur  puyuh. Omzet dari bisnis ini pun lumayan menggiurkan , dalam sehari dari 1000 ekor burung puyuh bisa menghasilkan keuntungan bersih sekitar Rp. 75.000,  dalam sebulan sekitar Rp. 2.250.000, dengan investasi per 1000 ekor  Rp. 8.000.000,- ditambah biaya sarana operasi Rp. 1.000.000,-, sehingga dalam sepuluh bulan bisa balik modal.

“Saya dibantu dua orang karyawan, selain memproduksi telur puyuh juga telur puyuh tetas. Sekarang tengah membuka pula konsep beternak bibit burung puyuh, Pengembangan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen (pembudidaya), juga untuk cadangan stock untuk masa non-produktif puyuh milikinya. Meski baru bisa mengelola 3000 ekor burung puyuh, saya optimis kedepan bisa dikembangkan lebih banyak lagi hingga mencapai 10.000 ekor, meski masih menggunakan dana pribadi. Untuk itu saya berharap, adanya dukungan dan perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah untuk mengalokasikan dana terhadap bisnis ini, karena bagaimanapun bisnis ini juga dalam rangka tercapinya IPM (Indeks Prestasi Manusia) di Kab.Indramayu,” ucap Sunita, warga Blok Tempel RT. 17/05 Desa Gadingan, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu. (Kodim/SC**)

Read More